Kita semua pasti tahu: pendekatan lewat agama adalah pendekatan terbaik dan termudah di seluruh penjuru negeri ini. Bahkan ibukota Jakarta adalah salah satu korban dari polarisasi agama dalam proses Pilkada tahun ini (2017). Hanya di tempa lain, bisa saja si pemenenang justru tak selalu berasal dari agama mayoritas. Namun, sebaliknya di tempat yang lain lagi agama justru sangat menentukan pemilih dalam menentukan calon yang memimpin daerah mereka.
Sumatera Utara sendiri tergolong unik dalam hal ini. Di beberapa daerah di Sumut justru sering terjadi bahwa pemenang Pilkada bukanlah calon yang seagama, melainkan mereka yang justru 'cerdas' menggamit tokoh-tokoh agama yang jago memengaruhi umatnya. Proses semacam ini pun selalu berjalan dengan cara yang sama: "Lu kasih gue duit, gue pilih lu!"
Inilah yang berlaku dan tampaknya (sangat) lazim terjadi di Sumut ini. Tak heran, ketika SUMUT kerap dipanjangkan menjadi "Semua Urusan Membutuhkan Uang Tunai". Tentu, karena Sumut memang jagonya "money politic" dan rutin "mengirim" pejabat ke KPK.
Inilah yang berlaku dan tampaknya (sangat) lazim terjadi di Sumut ini. Tak heran, ketika SUMUT kerap dipanjangkan menjadi "Semua Urusan Membutuhkan Uang Tunai". Tentu, karena Sumut memang jagonya "money politic" dan rutin "mengirim" pejabat ke KPK.
Kembali ke pendekatan agama tadi. Kita sering mendengar bahwa dalam proses Pilkada, proposal pembangunan tempat ibadah, proposal kegiatan yang mendadak diadakan, proposal pesta/perayaan keagamaan, dan acara lain yang berwarna agama sering mendadak menumpuk di posko balon gubernur Sumut.
Ini memang sudah jadi jargon warga Sumut di setiap penyelenggaraan Pilkada, "Bah saburhon ma hepeng i tu hami da, asa pintor didok sude akka dongan tubu, boru dan bere nami mandok jolma naburju do hamu!" (Sudahlah, Anda tinggal taburkan banyak duit ke keluarga besar marga kami (dongan tubu, boru, bere) agar mereka tahu bahwa Anda itu orang baik."
Tentu saja, bila ia ingin dikenal sebagai "bakal menjadi gubernur pemurah", sang balon pun akan menanggapi permintaan tadi.
Persoalannya, sungguhkah ia ikhlas membantu "kebutuhan rohani" tadi? Tentu saja tak ada kata "ikhlas" dalam politik. Faktanya, sang balongub hampir selalu membantu dengan syarat (Term of Reference): "Saya akan membantu kalian, tetapi tolong kalian atur jumlah orang yang hadir dan waktu bagi saya untuk memberi sambutan di acara kalian".
Cara kerja politik di ngeri kita, khususnya di Sumut memang masih standar beginian. Hukum ekonomi mendasar masih jadi andalan utama: ada permintaan dan ada penawaran. Di satu sisi, balon gubernur ingin menang, dan di sisi sebaliknya, para komunitas agama tadi ingin mendapat "bantuan dari Tuhan lewat orang baik dan hidupnya sangat agamis." Biasanya sih 'gayung selalu bersambut'!
Persoalannya, sungguhkah ia ikhlas membantu "kebutuhan rohani" tadi? Tentu saja tak ada kata "ikhlas" dalam politik. Faktanya, sang balongub hampir selalu membantu dengan syarat (Term of Reference): "Saya akan membantu kalian, tetapi tolong kalian atur jumlah orang yang hadir dan waktu bagi saya untuk memberi sambutan di acara kalian".
Cara kerja politik di ngeri kita, khususnya di Sumut memang masih standar beginian. Hukum ekonomi mendasar masih jadi andalan utama: ada permintaan dan ada penawaran. Di satu sisi, balon gubernur ingin menang, dan di sisi sebaliknya, para komunitas agama tadi ingin mendapat "bantuan dari Tuhan lewat orang baik dan hidupnya sangat agamis." Biasanya sih 'gayung selalu bersambut'!
Sang balon gubernur akan memberikan sejumlah uang dan mendapat janji “Kami, umat gereja A / vihara B / mesjid C akan mendukung penuh Bapak/Ibu X sebagai gubernur Sumut.” Di belakang panggung, para pemimpin agama yang terbiasa mengatas-namakan pilihan umatnya tadi tentu akan mendapat bagian tersendiri.
Konon katanya, dana-dana politis itulah yang akan membantu mereka membangunan tempat ibadah mereka, atau menutupi kekurangan biaya pesta dan perayaan keagamaan, atau memenhi kebutuhan lain sesuai permintaan mereka.
Posting Komentar