Kebijakan Politik Tanpa Solusi Politik - Lusius Sinurat

“Berapa banyak darah lagi yang harus ditumpahkan sampai akhirnya solusi politik dapat dicapai ? dan, seberapa berat lagi penderitaan harus disandang sampai solusi politik terhadap krisis itu ditemukan?”seru Paus Fransiskus dengan suara penuh perasaan kepada sekitar 250.000 orang yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus Vatikan dan sisiarkan lewat berbagai media (31/3/2024 dalam Kompas, 2/4, hlm. 8) 

Konteks seruan ini memang perang di Suriah yang telah menelan 70.000 jiwa. Namun seruan tulus ini juga berlaku bagi kita, di Indonesia. Banyak korban tak berdosa karena solusi politik yang diambil sangat tidak tepat. 

Para pejabat, termasuk DPR, Presiden dan semua antek-anteknya sibuk berlomba menjual diri hingga merasa dirinya paling laku, bahkan ketika slogan "Nobody is indispensable" (tak seorang pun yang tak tergantikan) samasekali tak berbunyi. 

Para jenderal juga sibuk menyembunyikan harta kekayaannya dari endusan KPK, para anggota DPR sibuk dengan RUU Santet, kumpul kebo - bahkan sampai harus berguru ke negara nun jauh di Utara sana. Presiden bersibuk ria menjual wajah memelasnya demi berebut kuasa di partainya, 4 narapidana tewas di penjara Cebongan Yogyakarta, rakyat menjadi beringas membantai kapolsek di Sumatera Utara, bahkan di Palopo-Sulsel massa membakar kantor pemkot dan fasilitas lainnya.

Inilah solusi politik yang berulang-ulang disampaikan “juruselamat” Partai Demokrat itu: “Tuntaskan (penyelidikan), pertanggungjawabkan kepada rakyat, transparan dan akuntabel, dengan profesionalisme penegak hukum.” SBY lupa kalau instruksi itu sangat basi dan bias. Disampaikan di ruang tertutup, di sidang kabinet, di antara orang-orang se-tipe dengannya. 

Entah siapa yang menuntaskan dan apa yang dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Oleh POLRI atau TNI ? Bukankah mereka sedang berebut "lahan"? Para hakim? Bukankah para hakim dan para petinggi Pengadilan Tinggi sedang hobi "visitasi" ke gedung KPK ? Atau, para menteri ? Menteri yang mana? Apakah menteri yang sama-sama sibuk menjadi petinggi partainya sang pemberi instruksi? 

Di sinilah seruan Paus Fransiskus mutlak diperhatikan, tak saja oleh Suriah atau negara-negar pencinta konflik dan perang, tetapi juga di Indonesia yang masyarakatnya telah menjadi Pasukan Rimba, sebagaimana juga dulu dan juga sekarang dicontohkan oleh para penegak keamanan kita di Papua, Aceh, Timor-Timor dan daerah-daerah konflik lainnya.

Mari kita sama-sama bertanya dan bertanya, entah kepada siapa yang masih punya hati di negeri ini: Berapa banyak darah lagi yang harus ditumpahkan sampai akhirnya solusi politik dapat dicapai? Seberapa berat lagi penderitaan harus disandang sampai solusi politik terhadap krisis itu ditemukan? 

Pertanyaan berikutnya, apakah dengan system pemilihan langsung Indonesia berjalan tanpa korupsi ? Praktik korupsi dan pungutan di lingkungan pemerintah itu sangat menyengsarakan pejabat, pegawai, dan masyarakat. 

Begitu menyengsarakan sehingga tak jarang masyarakat merasa putus asa, pesimis dan apatis terhadapa para pemimpinnya. Lantas sejauh mana praktik kejahatan ini bisa diakhiri? Mengapa praktik korupsi dan pungutan liar oleh penguasa ini harus dihentikan?